Kepala MAN 1 Kota Banjarmasin Ikuti Webinar Nasional Seri V Bahas Tata Kelola GRC

Banjarmasin (MAN 1 Kota Banjarmasin) – Kepala MAN 1 Kota Banjarmasin, Dra. Naimah, M.M., mengikuti Webinar Nasional Inspektorat III Seri V yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI secara daring, Rabu (16/07/25). Kegiatan ini mengangkat tema “Peningkatan Komitmen dan Integritas melalui Penguatan GRC (Governance, Risk, and Compliance)” sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan integritas aparatur.

Webinar yang dimulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini menghadirkan materi utama bertajuk “Strategi Efektif Implementasi GRC di Lingkungan PTKN”. Fokus pembahasan mencakup strategi penguatan manajemen risiko, kepatuhan regulasi, serta peningkatan tata kelola kelembagaan berbasis nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi.

Dalam keterangannya seusai kegiatan, Dra. Naimah, M.M. menyatakan bahwa webinar ini memberikan wawasan baru dalam upaya membangun sistem manajemen yang lebih terstruktur di lingkungan madrasah.

“Kami sangat mengapresiasi penyelenggaraan webinar ini. Materi yang disampaikan sangat relevan dan aplikatif, khususnya dalam membangun budaya kerja madrasah yang lebih profesional dan berintegritas,” ungkap beliau.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan GRC bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi harus menjadi budaya bersama seluruh civitas madrasah.

“Kami berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GRC secara bertahap di MAN 1 Kota Banjarmasin, karena madrasah yang unggul tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga oleh tata kelola yang baik,” tambahnya.

Webinar ini diikuti oleh para pimpinan satuan kerja binaan Inspektorat III dari berbagai wilayah, serta turut dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian Agama RI, seperti Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, dan para Direktur Jenderal di bidang bimbingan masyarakat keagamaan.

Kehadiran Kepala MAN 1 Kota Banjarmasin dalam forum strategis ini menjadi bagian dari langkah aktif madrasah dalam menjawab tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pendidikan yang lebih bersih dan transparan.